Diawal perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang dimulai pada tahun 1910an, kita melihat adanya persatuan antara kelas buruh dan kelas kapitalis yang kedua-duanya masih-lah sangat muda. Imperialisme, yang merupakan tahapan terakhir dan tertinggi dari kapitalisme, juga baru muncul pada awal abad ke-20. Ia segera menampakkan kontradiksi-kontradiksinya, yang memuncak pada Perang Dunia I. Perang ini tidak lain adalah perang antara kekuatan-kekuatan imperialis utama untuk membagi-bagi dunia. Secara paradoks, justru kontradiksi imperialisme ini, yakni kontradiksi negara-bangsa (nation-state), yang lalu memunculkan kesadaran negara-bangsa di antara rakyat yang terjajah, dimulai dari lapisan intelektualnya. Ini memercikkan perjuangan pembebasan nasional di Indonesia dan juga koloni-koloni lainnya. Beserta rakyat luas kaum kapitalis Indonesia menuntut kemerdekaan nasional mereka dan terlibat dalam perjuangan melawan Belanda dan imperialisme secara umum. Namun sejak awal mereka telah menunjukkan keragu-raguan, kepengecutan, dan kebimbangan mereka. Ini karena mereka lahir di era imperialisme, sehingga mereka punya dua karakter:
          1) ketergantungan pada modal asing; 
          2) ketakutan pada rakyat pekerja.
Faktanya mereka lebih takut pada rakyat pekerja daripada tuan imperialis mereka, dan ketakutan ini semakin menjadi-jadi seiring dengan semakin besarnya kelas proletar di Indonesia dan semakin kuatnya mereka sebagai kelas untuk dirinya sendiri.

Pukulan serius pertama terhadap imperialisme Belanda dihantarkan bukan oleh borjuasi nasionalis kita tetapi oleh kelas buruh lewat partainya, Partai Komunis Indonesia. Di antara kelompok-kelompok politik lainnya di Indonesia pada periode awal perjuangan kemerdekaan PKI adalah organisasi politik dengan jumlah anggota, simpatisan, basis massa, dan pengaruh terbesar.

Tan Malaka, dalam karyanya “Aksi Massa”, mengkritik dengan keras partai-partai borjuis di Indonesia. Budi Utomo digambarkannya sebagai “partai yang semalas-malasnya di antara segenap partai-partai borjuis di Indonesia ... ia tidak mendapat cara-cara aksi borjuis radikal dan tidak berani mendekati dan menggerakkan rakyat dari dulu sampai sekarang.” Sementara kepada National Indische Party (NIP), yang nantinya jadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia (PNI), Tan Malaka menulis ini: “Dengan pikiran pincang dan ragu-ragu tidak dapat juga NIP ... “mencium” kebangsaan Indonesia. ... [ia] berdiri dengan sebelah kakinya di sisi jurang imperialisme dan sebelah lagi di sisi jurang kebangsaan Indonesia. ... Jangankan aksi revolusioner, mogok saja jauh dari keinginan Indo anggota NIP.”

Mengapa borjuasi Indonesia begitu “malas”, “tidak berani”, “pincang”, dan “ragu-ragu” dalam menjalankan tugas-tugas nasional demokratik mereka? Tan Malaka menjelaskan: “Sesungguhnya bukan kualitas pimpinan itu sendiri yang menyebabkan partai-partai borjuasi Indonesia ‘beriring-iring patah di tengah’. ... Karena kapital besar bumiputra tidak ada, program nasional dan organisasi mereka sebagai partai borjuis tak tahan hidup.” Yah, benar. Karena borjuasi Indonesia  ada di bawah jempol kapital asing yang lebih besar dan tergantung padanya, maka dari itu mereka lemah dan beriring-iring patah di tengah dalam usaha mereka untuk memenuhi tugas-tugas nasional dan demokratis.

Bagaimana kelas borjuasi kita hari ini dibandingkan dengan jaman Tan Malaka? Apakah dalam 100 tahun terakhir ini mereka telah menjadi “berani” dan “tegas”?

Sebaliknya. Mereka justru menjadi semakin penakut, dan dengan kepengecutan mereka datang juga karakter pengkhianatan mereka. Pada 1945, pemimpin mereka, Soekarno dan Hatta, harus dipaksa oleh kaum muda revolusioner untuk memproklamirkan kemerdekaan. Lalu pada 1945-49, para pemimpin borjuis mengkhianati perjuangan kemerdekaan 100% karena takut pada imperialisme. Mereka persembahkan kepala dari ribuan kader komunis dan para pemimpin mereka kepada Belanda dan imperialisme. Mengenai ini, Soekarno membela tindakannya yang meremukkan elemen-elemen revolusioner pada masa 1945-1949 dengan mengatakan bahwa “revolusi nasional tidak boleh dibikin lemah dengan perjuangan kelas” dahulukan persatuan nasional, tanggalkan perjuangan kelas. Lalu kemudian pada 1965, borjuasi kita berbaris rapi di belakang militer dalam menenggelamkan gerakan buruh ke dalam kubangan darah. PKI pada saat itu membuat kesalahan yang sangat prinsipil yakni percaya kepada borjuasi nasional yang menurut mereka progresif. Tidak peduli pada mimpi para pemimpin PKI pada awal kelahirannya 50 tahun yang lalu, kaum borjuasi kita telah mengambil pilihan mereka yakni: ”lebih baik hidup sebagai kacung imperialis daripada hidup bersama dengan kaum buruh dan tani yang mandiri, terorganisir, dan kuat”.

Inilah mengapa mereka (kaum borjuasi) puas saja hidup di bawah Soeharto, dan tidak pernah sekalipun menggedor – apalagi mendobrak – pintu kediktatoran Soeharto. Pada 1998, setelah pintu tersebut didobrak oleh kaum muda dan rakyat tertindas luas, kaum borjuasi yang pada saat itu berperan sebagai oposisi ( – Gus Dur, Mega, Amen –) justru memainkan peran untuk meredam semangat revolusioner rakyat. Para pahlawan reformasi inilah, yakni perwakilan dari borjuasi kita yang paling progresif, yang telah membawa Indonesia semakin terjerembab di bawah kesesatan dan kebiadaban modal asing. Lengkap dengan peran pemerintahan Gus Dur dan Mega sebagai penghamba modal (komprador) dalam mencanangkan program-program liberalisasi dan privatisasi.Dengan fakta objektif tersebut menjadi tepat bahwa sudah semestinya kaum gerakan rakyat dalam menggunakan analisa berpikir dan tindakannya menolak 100 % untuk memahami dan bersepakat terhadap kemustahilan dalam melakukan upaya persatuan nasional dengan memposisikan para kapitalis dan perwakilan politik mereka sebagai sekutu bagi perlawanan gerakan rakyat Indonesia.

Lalu berikutnya bagaimana kaum gerakan rakyat saat ini menegaskan posisi keberpihakannya menuju alam kemerdekaan 100% baik dalam bentuk kajian situasiasi gerak modal kekinian maupun dalam bentuk diskursus-diskursus ilmiah yang terencana dan berkelanjutan secara luas.Bahwa kilasan situasi gerak modal yang berkembang saat ini sangatlah jauh berbeda sama sekali dibandingkan dengan situasi awal lahir dan perkembangannya yang prematur pada saat silam,gerak modal di abad millenial saat ini telah sampai dipenghujung kemusnahannya asbab stagnannya siklus perputaran modal yang tidak dapat lagi diterapkan dengan sebebas-bebasnya tanpa sebuah kendali proteksi negara dalam penerapannya (kontradiktif dengan jalan keluar neo-liberalisme dari krisis besar di fase keneysian)  dan bertumpuknya komoditi maupun modal itu sendiri pada satu penguasaan perdagangannya disebabkan ketidakmampuan daya beli secara global bahkan dinegara pemodal yang paling maju sekalipun,sehingga sampai detik inipun para kaum modal sama sekali belum menetapkan jalan keluar seperti apa terkait krisis global yang terjadi di abad ini kecuali mereka hanya semakin dekat dengan keniscayaan kebangkrutannya.Hal ini merupakan wujud nyata terhadap kegagalan sistem penindasan modal didalam mensejahterakan serta menciptakan perdamaian bagi setiap umat manusia diseluruh dunia.(#kilasan analisa situasi ini baru sebatas uraian umum yang masih harus didiskusikan secara detail)

Bahwa secara objektif-ilmiah kelas penguasa yang menindas dan kelas rakyat tertindas yang dikuasai sudah semakin terang benderang bentuk konkrit dari penindasan maupun penderitaannya, meskipun upaya pembiasan akan situasi sesungguhnya selalu dibalut dalam selimut persamaan hak antara sesama umat manusia dalam sematan legitimasi secara internasional yang mengatasnamakan nilai-nilai kemanusiaan palsu yakni Hak Asasi Manusia (HAM) dan sebagainya,seruan bagi si pemilik modal untuk berperan aktif mencegah peristiwa kemiskinan dan kelaparan diseluruh bagian penjuru dunia yang sejatinya disebabkan oleh ketamakan, keserakahan serta perampasan hak hidup yang mereka lakukan dengan sendirinya merupakan upaya pertolongan pertama terhadap semakin akutnya krisis modal yang terjadi,tidak lain tujuannya adalah untuk mengubur kembali sejak dini situasi revolusioner yang telah muncul seperti pada saat kebangkrutan mereka sebelumnya, hingga tiba masanya kekuatan revolusioner tersebut akan kembali mereka luluh lantahkan dengan menggunakan seluruh alat kekuasaan yang memaksa.Akankah peristiwa sejarah tersebut dibiarkan terjadi kembali ? jawabannya tentu terletak pada sejauh mana setiap elemen gerakan rakyat mampu menjadikan bahan-bahan evaluasi atas hal tersebut sebagai sebuah material pokok yang akan digunakan dalam menentukan tindakan organisasi gerakan rakyat secara dialektis.

Kaum liberal demokrat dan borjuis kecil di Indonesia memimpikan sebuah negara yang dipimpin oleh tokoh-tokoh politik sipil, dengan harapan bahwa negara sipil seperti ini akan menjadi demokrasi modern yang menghormati keabsahan hukum dan HAM. Demokrasi paling modern di muka bumi ini seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman, di mana pemerintahannya adalah pemerintahan sipil, justru adalah pelanggar HAM terbesar. Pejabat-pejabat sipil inilah yang mengirim tentara ke Irak, Afghanistan, Mali, Libia, dan berbagai daerah konflik lainnya. Para politisi sipil inilah yang mengesahkan dan mendukung secara aktif kudeta-kudeta militer terhadap pemerintahan-pemerintahan terpilih di Amerika Latin, Afrika, Asia, dll. yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka.

Dari seluruh uraian diatas jelaslah bagi kita sekalian didalam meletakkan dan menggunakan potensi organisasi yang akan kita lahirkan bersama saat ini sehingga sesuai berdasarkan kebutuhannya dengan kapasitas dan ketepatan situasi objektif maupun subjektinya dalam memufakatkan program strategi-taktik organisasi (red-parlementariat atau soviet),kemudian untuk selanjutnya sekalian kita dapat berperan serta aktif didalam menentukan capaian target perjuangan organisasi disituasi kedepannya,tentu semakin besar tantangan perjuangannya maka beriringan dengan kebutuhan alat perjuangannya.(dari perjuangan normatif menuju kepada perjuangan politik massa rakyat tertindas).

Selamat berdiskusi

(ASK)

     

Untuk kesekian kalinya pemilu kembali menebarkan kebimbangan di antara kaum gerakan rakyat saat ini,ada yang mendukung keterlibatan di dalamnya dengan membonceng partai-partai yang ada dengan berbagai alasan, di sisi lain ada pula yang mendukung kelompok borjuasi yang tampak popular dengan berbagai kualifikasi dan kondisi, juga ada yang mendukung kelompok borjuasi bertopeng nasionalis sebagai sosok anti-imperialis, serta ada yang menolak partisipasi di dalam pemilu secara prinsipil.maka dimanakah posisi organisasi gerakan rakyat diantara berbagai posisi-posisi tersebut

Mari sejenak kita masuk dalam kajian literatur klasik yang mengutip bahwa kaum Marxis tidak menolak partisipasi di dalam pemilu borjuasi. Oleh karenanya penolakan secara prinsipil untuk turut serta dalam parlemen borjuasi adalah sikap kekanak-kanakan. Seruan dari elemen-elemen Anarkis atau ultra-kiri lainnya untuk memboikot pemilu dengan alasan kalau pemilu ini adalah pemilu borjuasi, dan menuntut diselenggarakannya apa yang mereka sebut “pemilu rakyat”, adalah kenaifan kalau bukan kebodohan. Di bawah sistem dengan relasi-relasi produksi kapitalis, setiap pemilu oleh karenanya adalah pemilu borjuasi. Parlemen borjuis dibentuk dan dirancang sedemikian rupa untuk mempertahankan kekuasaan kapitalis, dan tidak bisa untuk keperluan lain. Ini adalah ABC Marxisme dalam permasalahan teori Negara borjuis, tetapi setelah ABC ada lagi huruf-huruf lain, ada lagi berbagai kombinasi huruf yang membentuk kata-kata, dan kombinasi kata-kata yang membentuk kalimat, dan seterusnya. Hanya mampu mengulang-ulang ABC tidaklah terdengar terlalu pintar.

Pemilu dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia

Sejak kemerdekaan Indonesia, tidak pernah ada pemilu rakyat. Semua pemilu sejak 1955 adalah pemilu borjuasi. Namun tidak semuanya sama, karena ada tingkat kebebasan demokrasi yang berbeda di dalam pemilu-pemilu tersebut yang ditentukan oleh perimbangan kekuatan-kekuatan kelas yang ada. Pemilu 1955 dan pemilu 1999, yakni pemilu yang relatif paling bebas dan “merakyat” dalam sejarah Indonesia, dalam takaran apapun bukanlah pemilu rakyat dan tetap adalah pemilu borjuasi. Namun akan menjadi kebodohan yang tertinggi kalau kita memboikotnya secara prinsipil. Lenin telah menjelaskan ini dengan sangat baik ketika dia mencoba meyakinkan kaum Komunis Jerman untuk tidak menyangkal parlemen borjuasi:

“Parlementerisme sudah tentu, telah ‘usang secara politik’ bagi kaum Komunis di Jerman; tetapi – dan inilah persoalan yang sesungguhnya – kita tidak boleh menganggap apa yang sudah usang bagi kita sebagai sudah usang bagi kelas, sudah usang bagi massa … Kita tidak boleh merosot ke tingkat massa, ke tingkat lapisan-lapisan kelas yang masih terbelakang. Ini tidak dapat disangkal. Kita wajib mengatakan kepada mereka kebenaran yang pahit. Kita wajib menamakan prasangka-prasangka borjuis-demokratis dan parlementer mereka sebagai prasangka-prasangka. Tetapi bersamaan dengan itu kita harus mengikuti dengan realistis keadaan yang sesungguhnya dari kesadaran kelas dan kesiapan seluruh kelas (dan bukan hanya pelopor Komunis saja), dan terutama seluruh rakyat pekerja (dan bukan hanya elemen-elemen kelas pekerja yang maju).” (Komunisme Sayap Kiri: Sebuah Penyakit Kekanak-kanakan)

Bahkan dalam pemilu yang paling “merakyat” sekalipun, dengan kondisi-kondisi yang paling ideal sekalipun – misalnya dengan UU Pemilu yang amat bebas, dengan adanya sebuah partai massa buruh yang dapat ikut pemilu sebagai oposisi yang riil, dsb. – pemilu tersebut akan tetap menjadi pemilu borjuasi, dan kita tetap punya tanggung jawab untuk menjelaskan dengan sabar prasangka-prasangka borjuis-demokratis tersebut kepada rakyat. Jadi, sembari menggunakan taktik-taktik parlementer – ketika memungkinkan; kapan dan bagaimana ini memungkinkan adalah diskusi yang lain lagi yang akan kita coba kupas di bawah nanti – kaum Marxis tidak boleh menyembunyikan kebenaran dari massa bahwa parlemen borjuasi adalah alat untuk mempertahankan kapitalisme, dan bahwa tujuan akhir dari proletar adalah penaklukan kekuasaan secara revolusioner dengan menghancurkan parlemen borjuasi yang kita gunakan sekarang. Kaum Marxis menggunakan parlemen tidak hanya untuk membawa perubahan-perubahan yang dapat meringankan penderitaan rakyat. Kalau hanya untuk tujuan ini saja maka kita tidak bedanya dengan kaum liberal dan kaum reformis sosial-demokrat. Kita menggunakan parlemen juga sebagai platform untuk mengedepankan ide-ide sosialis dan terutama untuk menunjukkan kepada rakyat keterbatasan dan kebusukan parlemen borjuasi, dan dari sini menyiapkan kelas buruh untuk menumbangkan parlemen borjuasi ini.

Kalau kita tidak menolak secara prinsipil partisipasi dalam parlemen borjuis, lantas pertanyaan selanjutnya adalah: kapan kita menggunakan taktik parlementer dan kapan kita memboikotnya? Bagaimana dan dalam proporsi apa kita mengkombinasikan taktik ini dengan taktik-taktik lain? Tidak ada rumus ajaib yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tidak ada semacam angket dengan sederet pertanyaan ya-atau-tidak, yang setelah dijawab semuanya akan memberikan skor akhir yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Apa yang kita miliki adalah pengalaman sejarah dan kondisi-kondisi objektif serta subjektif hari ini yang dapat kita kaji dengan pisau analisa Marxisme.

(ASK)

Pemilihan Umum (Pemilu) dalam ilusi kesesatan pemilik modal beserta para hambanya  dengan anti-thesa perspektif rakyat tertindas sebagai alasnya

Satu hal yang hanya diketahui oleh rakyat tertindas saat ini mengenai pemilu, sesungguhnya secara hakikat tidak pernah berubah dari masa ke masa,bahwa yang diketahuinya tidak lain adalah bahwa pemilu itu bertujuan untuk memilih para pemimpin mereka dari mulai tingkatan desa,daerah hingga pusat tampuk pemerintahan itu sendiri dengan harapan besar segala permasalahan yang selama ini dirasakan oleh rakyat tertindas sebagai objek penderitanya tidak akan pernah akan dirasakan kembali oleh mereka untuk selama-lamanya.Namun secara umum realitas yang terjadi adalah apabila harapan besar tersebut tidak terwujud seperti apa yang mereka harapkan, maka kecenderungannya secara umum mereka lebih memilih untuk tidak mau tahu lagi dengan proses pemilu beserta instrumen demokrasi lainnya (a-politis).Kecenderungan berikutnya yang menjadi pilihan bagi mereka adalah mencari jalan keluar atas penderitaannya dengan cara dan capaian yang mereka pahami dengan segala keterbatasan dan kemampuannya,meskipun sebagian pihak menjustifikasi bahwa cara yang mereka tempuh adalah  bertentangan dengan norma yang berlaku secara umum bahkan termasuk sebuah tindakan pelanggaran terhadap norma dan kaidah yang dianggap sudah ideal dan sempurna pelaksanaannya (melakukan tindakan kejahatan/kriminalitas dan dianggap sebagai pelaku kriminal ),karena yang mereka pahami bagaimanapun dan apapun cara yang mereka tempuh,tetap satu hal yang ingin dicapainya adalah terbebaskan dari segala bentuk penderitaan yang telah lama mereka jalani seumur hidupnya.

Dari hal diatas semestinya telah dapat kita telaah bersama bahwa sejatinya hukum sebab-akibat itu berlaku sebagai sebuah hal yang objektif dan ilmiah,karena tidak akan mungkin terjadinya berbagai tindakan pelanggaran hukum (kriminalitas) tersebut apabila si pemimpin yang dititipkan harapan besar tadi tidak mempertontonkan secara langsung dengan vulgarnya tindakan pelanggaran yang jauh lebih besar esensinya dari sekedar pelanggaran terhadap norma dan kaidah yang berlaku didalam kehidupan bermasyarakat. melakukan pengkhianatan terhadap janji dan amanah kepemimpinannya,berikutnya menyebar luaskan ilusi kesempurnaan dan kekuasaan penuh penguasa yang tidak dapat dikoreksi dengan argumentasi apapun dan bahwa kebenaran itu mutlak hanya dari penguasa dan kekekalan pelaksanaannya bersifat absolut hanya ditangan si penguasa adalah bentuk penegasian dalam wujud kesesatan yang hakiki menyertai pecahnya hati sesama makhluk sosial yang hanya meresap dan memaknai sifat kebenaran dan kebaikan hakiki hingga akhirnya.(”Guru kencing berdiri…murid kencing berlari…”)

Dialektika yang berlaku dalam keseharian kehidupan sosial kita dalam bermasyarakat dan bernegara yang telah dihantarkan diatas adalah merupakan bagian dari sebuah evaluasi besar yang telah berlaku sepanjang kesadaran perpektif ilmu yang kita pahami masing-masing mengenai proses pelaksanaan pemilu yang telah lampau dilaksanakan sama sekali tidak memiliki faedah sedikitpun terhadap capaian dan tujuan sejatinya,artinya instrumen lainnyapun selain pemilu juga sama tidak berfaedah perwujudannya.maka kesimpulan terhadap hal tersebut saat ini adalah bahwa pelaksanaan cita-cita demokrasi sebagai jalan tempuh paling ideal yang telah dipilih pada abad modern proses awal kelahirannya telah menjadi momok kegagalan ketetapan serta pengejawantahan aturan main untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan asas adil,makmur dan sejahterta.Sebab dari instrumen demokrasinya yang mengalami cacat bawaan setelah yang disebut demokrasi tersebut dibidani hingga tiba kelahirannya,

Mengapa demikian ? karena pelaksanaan dan kumpulan manusia yang melaksanakan pemilu tersebut adalah sekumpulan manusia yang telah meyakini bahwa modal adalah faktor utama yang sangat dominan untuk mewujudkan masyarakat yang adil,makmur dan sejahtera.Sehingga tujuan terhadap demokrasi yang dikehendaki oleh para pemodal beserta para hambanya semata-mata hanya dimaknai hanya sebagai alat untuk memastikan proses perputaran modal tidak hanya bertumpu pada satu pusaran yang dikendalikan oleh kewenangan dan kekuasaan negara saja sebagai wujud kolektif kerja setiap individu yang terdapat didalamnya ,melainkan perputaran modal harus ditumpukan kepada sebanyak-banyaknya individu seluas-luasnya yang memiliki kewenangan lebih besar dibanding kewenangan negara itu sendiri (Liberalisme).sehingga menjadi terang bagi kita sekalian bahwa proses pemilu yang tetap dilakukan dengan arah tujuan para kaum modal tersebut (demokrasi liberal) tidak akan pernah bermanfaat bagi rakyat tertindas,pemilu hanya akan tetap menjadi momentum gegap gempitanya pembagian jatah kekuasaan modal dalam suasana kebiadaban pesta pora para perampok kemerdekaan sejati rakyat tertindas.

(ASK)

Bagaimana sesungguhnya situasi yang terjadi?

Diantara situasi krisis kapitalisme global saat ini,maka rangkaian proses peralihan kekuasaan secara demokratis melalui mekanisme Pemilihan Umum yang diselenggarakan diseluruh dunia menjadi sangat penting untuk tetap menjaga stabilitas modal yang dicirikan oleh berhasil atau tidaknya kekuasaan rezim pemodal menguasai stabilitas politik dimasing-masing regionalnya,karena sedikit saja terjadi kekisruhan politik maka akan sangat mempengaruhi bagi pergerakan modal disetiap pasar bursa saham dan hal tersebut tentu akan sangat merugikan bagi upaya pemulihan bangkitnya kembali sistem modal dari keterpurukan situasi krisisnya saat ini.

Satu hal yang sangat penting untuk terus kita cermati bersama adalah bahwa sesungguhnya demokrasi liberal hanya menghendaki pemenang-pemenang perebutan kekuasaan elektoral diseluruh dunia yang hanya tunduk dan patuh terhadap kepentingan liberalisme itu sendiri,yakni kelanggengan program-program pencabutan pemenuhan hak rakyat sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya diseluruh bagian kehidupan rakyat itu sendiri sebagai makhluk sosial (EkoPolSosBud).

Maka setelah rezim boneka terpilih hal berikutnya yang dilakukan oleh para pemilik modal adalah semakin meluaskan jangkauan wilayah rampasannya dengan memastikan agar potensi-potensi wilayah rampasannya tidak terganggu dengan pemastian berlakunya regulasi-regulasi (peraturan-peraturan) baru yang melindungi syahwat keserakahan ekspansi yang akan mereka lakukan,selanjutnya apabila ada kekuatan lain (kekuatan rakyat) yang dianggap mengganggu kepentingan ekpansi mereka,dapat dengan mudah dipatahkan atas nama peraturan-peraturan yang berlaku tersebut (kriminalisasi),karena hanya dengan cara itulah mereka dapat melangsungkan proses eksploitasi besar-besaran secara membabi buta dengan tujuan utamanya yaitu akumulasi sebanyak-banyaknya bagi individu-individu atau kelompok-kelompok pemilik modal (kaum kapital) tersebut.

Situasi Pemilu borjuasi (2019) di Indonesia

Di tengah euforia hiruk pikuk proses pemilu dan saling mengklaim kemenangan dimasing-masing kubu saat ini, mungkin akan ada sedikit kelegaan di antara para pemilih bahwa akhirnya kampanye pilpres ini berakhir. Betapa tidak, kegilaan dan keabsurditasan dari kampanye pilpres tahun ini telah mencapai tingkat yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Kedua kubu punya kendali atas sejumlah media, yang begitu gencar saling menyerang dalam berbagai level, secara terbuka maupun secara terselubung dengan dalih independensi media. Media sosial jadi ajang baku hantam antar pendukung. Kaum intelektual mengeluarkan jurus-jurus pamungkasnya untuk membuktikan pasangan yang satu lebih baik dari yang lainnya. Akan tetapi, pertanyaan yang perlu kita jawab adalah: apa perspektif rejim ke depan, entah Jokowi ataupun Prabowo?

Keduanya menjanjikan penyelesaian terhadap masalah-masalah kemiskinan yang menimpa rakyat pekerja luas, dengan program-program yang katanya bernuansa “kerakyatan” dan “berdikari”. Inilah yang menjadi pondasi dukungan terhadap kedua calon ini karena tidak ada lagi politisi yang bisa menjual kapitalisme pasar bebas (Neo-Liberalisme) kepada rakyat. Elit politik harus meminjam hantu Soekarno dari periode revolusioner bangsa ini. Secara umum rakyat pekerja terpecah menjadi dua: yang satu percaya bahwa dibutuhkan orang yang “tegas” untuk menjalankan program-program kerakyatan, yang satu lagi percaya bahwa dibutuhkan orang yang “sederhana dan jujur”. Akan tetapi, kemiskinan dan kebobrokan sistem ini tidak akan pernah bisa diselesaikan oleh karakter-karakter pribadi dan gaya manajemen pemimpin ini atau itu. Terlepas dari karakter pribadi dan keinginan mereka, selama mereka masih bergerak di dalam kerangka kapitalisme maka mereka harus bekerja di bawah logika kapitalisme, yakni penumpukan kekayaan di satu kutub dan penumpukan kesengsaraan di kutub yang lainnya.

Kenyataan inilah yang akan mendikte perspektif ke depan bagi rejim yang berkuasa, entah itu Prabowo ataupun Jokowi. Mereka tidak akan punya ruang yang banyak untuk melakukan manuver ekonomi. Kenyataan krisis kapitalisme hari ini, yakni krisis yang paling akut di dalam sejarah, akan memaksa mereka melakukan program-program penghematan, privatisasi yang semakin luas dan mendalam, pemotongan subsidi, penekanan upah buruh, dan lain sebagainya.

Maka dari itu, rejim yang akan datang akan menjadi rejim krisis. Ilusi terhadap rejim ini akan segera terbongkar dengan cepat dan kita juga tidak boleh lupa kalau perspektif rejim ke depan tidak hanya ditentukan oleh presiden yang terpilih, tetapi juga hasil pemilihan legislatif yang akan melahirkan parlemen yang lemah dan pastinya tidak akan pernah berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.

Dari suguhan sandiwara politik  yang sedang kita saksikan bersama saat ini seakan sedang dipertontonkan skenario tentang seorang calon presiden dari kubu 01 yakni Jokowi yang katanya berasal dari kelas rakyat rendahan yang sangat dekat dengan rakyat dan sangat memahami sekali apa yang menjadi keluhan dan keinginan rakyat sesungguhnya,padahal dibalik itu semua sejatinya sang calon presiden kubu 01 tersebut sedang bersungguh-sungguh meyakini para cukongnya bahwa ia akan tetap setia sepanjang masa melindungi pundi-pundi akumulasi para kartel rezim pendukungnya baik dibidang industri manufaktur, infrastruktur, properti, pangan, migas, tambang dan lainnya, yang dianggap oleh calon presiden dari kubu 02 adalah sebagai penjajah dan antek asing yang menindas rakyat Indonesia dan perampok sumber daya alam Indonesia.Sebagaimana kita ketahui pula secara bersama bahwa calon presiden dari kubu 02 tersebut berasal dari kelas priyayi atau suatu kelas intelektual dan teknokrat (borjuasi) yang sedang memainkan peran sebagai pelindung dan martir bagi perjuangan rakyat tertindas di Indonesia dalam merebut kembali hak-haknya yang telah dirampas dan dirampok oleh calon presiden petahana (jokowi) bersama dengan konco-konconya.

Apakah benar kenyataan sesungguhnya adalah seperti itu? tentu jawabannya adalah "kebohongan besar",bahkan apabila kita telaah kembali paparan dari situasi sesungguhnya diatas jelas sekali dapat kita saksikan bahwa seluruh bualan janji-janji politik dalam kampanye-kampanye mereka disetiap kesempatan adalah seumpama gincu murahan yang sering digunakan oleh para pelacur-pelacur tua sebagai pemanis kepada pelanggannya dipinggiran rel maupun kawasan kumuh,ya karena mereka adalah sesungguhnya para pelacur-pelacur "politik" tersebut yang sedang menjajakan dirinya dan seluruh kekayaan alam Indonesia bahkan sumber daya manusia Indonesia kepada tuan-tuan modalnya masing-masing.Artinya bahwa salah satu calon presiden benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat banyak yang tertindas dan sedang berupaya penuh untuk terus melangsungkan proses kontradiksi kelas adalah merupakan suatu ilusi lama yang telah usang dan sama sekali tidak perlu kita yakini secuil pun kebenarannya.

Lalu apakah meruncingnya potensi perpecahan kerukunan sosial rakyat Indonesia saat ini sedang diarahkan kepada proses Revolusi yang menurut Bung Karno belum usai itu,bukan,peristiwa yang sedang berlangsung adalah sebuah proses yang kontradiktif terhadap pra syarat Revolusi itu sendiri.Maka sudah sepatutnyalah jangan sampai kita yang merupakan bagian dari rakyat tertindas sesungguhnya secara taqlid buta berniat sungguh-sungguh untuk menjadi pendukung utama dari masing-masing kubu calon presiden tersebut karena keniscayaannya kita hanya akan terjebak kembali kedalam proses pertarungan kelas yang semu dan menjijikkan.

Setelah berduyun-duyun bergerak ke bilik suara, kaum buruh maupun rakyat tertindas lainnya akan mulai membalikkan langkah mereka ke jalan-jalan lagi. Selama masalah upah dan kesejahteraan buruh tidak terselesaikan, dan ini tidak akan bisa diselesaikan oleh rejim Prabowo ataupun Jokowi terutama pada periode krisis kapitalis dunia hari ini, maka kaum buruh akan kembali ke dasar perjuangan kelasnya kembali.Tetapi kali ini kaum buruh telah belajar banyak, dari pengalaman beberapa waktu terakhir dan dari proses pemilu saat ini, niscaya perjuangan kaum buruh dan rakyat tertindas lainnya akan lebih tinggi tingkatannya daripada sebelumnya.

Bagaimana seharusnya kita bersikap?

Pemilu borjuasi  (2019) yang saat ini diklaim oleh rezim jokowi sebagai pemilu langsung yang fantastis karena kepesertaaan pemilihnya yang mencapai kurang lebih 80% dan keikut sertaan pemilih pemula yang sering mereka sebut sebagai kaum millenial sebanyak kurang lebih 40% dari total jumlah pemilih keseluruhan itu adalah sebuah upaya memperoleh legitimasi dari rakyat Indonesia bahwa pemilu borjuasi yang diselenggarakan merupakan cerminan dari kedewasaan politik rakyat Indonesia,lagi-lagi dapat kita katakan merupakan apa yang sering disebut sebagai proses pembodohan publik,mengapa demikian? Karena keikut sertaan rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan hanya didasari dari sebuah penggiringan opini bahwa seakan-akan negara telah memberikan pelayanan terbaiknya bagi kemajuan peradaban rakyatnya melalui hal yang sering mereka gembar-gemborkan bahwa ruang demokrasi sudah semakin terbuka luas dan apa yang menjadi kehendak rakyat banyak dapat diarahkan melalui saluran-saluran demokrasi yang telah tersedia,salah satunya adalah pemilu,namun apa yang sesungguhnya menjadi kehendak rakyat tersebut tidak berdasarkan dari serapan aspirasi demokrasi rakyat sejati tetapi aspirasi yang dititipkan dalam mekanisme keterwakilan secara formal semata,itulah hakikat dari demorasi liberal.

Melihat situasi faktual yang sedang terjadi, berkaitan dengan hiruk-pikuk kampanye Pilpres, media massa telah menjadi alat produksi mental yang sangat vital. Media massa akan menjadi jembatan vital di dalam proses integrasi antara kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik.

Dan pada kenyataannya, para kapitalis besar sudah mulai melirik industri mental ini, atau setidaknya, mereka sudah mulai menanamkan modalnya di industri pengolah ‘kesadaran palsu’ ini.Fungsi media massa, bagi kapitalis tidak hanya berfungsi sebagai pabrikasi ‘kesadaran palsu’ yang akan mengikat para konsumen untuk setia mengkonsumsi produk-produk tertentu, tetapi juga pabrikasi ‘kesadaran palsu’ untuk mengikat masyarakat pada ide-ide dan opini-opini tertentu. Pada hal yang terakhir inilah kapitalis menggunakan media massa untuk mempertahankan kekuasaan politik mereka.Keterlibatan stasiun-stasiun TV besar dalam kampanye Pilpres,tentu tidak atas nama ibadah atau sebagai kerja sukarela. Selain untuk kepentingan jangka panjang dalam proses akumulasi kapital, juga untuk kepentingan memperoleh kekuasaan politik, yakni untuk  membawa para pemilik stasiun TV tersebut dan kroninya ini masuk ke dalam arena kekuasaan.                                                                       

Media massa di dalam masyarakat kapitalis adalah ‘alat produksi’ ilusi bagi kelas yang berkuasa. Media massa adalah pabrik pengolah ide-ide milik kelas yang berkuasa. Perspektif ini sejalan dengan apa yang pernah ditulis oleh seorang filsuf besar di dalam kitab klasik berjudul Ideologi Jerman, bahwa kelas yang memiliki alat produksi material, pada saat yang sama, memiliki kontrol atas alat-alat produksi mental.

Stasiun-stasiun TV besar jelas digunakan sebagai alat produksi mental yang dikendalikan oleh dua kelompok borjuasi besar Indonesia saat ini, pada Pilpres kali ini berfungsi sebagai pabrik pengolah ‘kesadaran palsu’—atau ilusi-ilusi. ‘Kesadaran palsu’ yang diproduksinya mampu membentuk histeria politik dan cara pandang yang sangat ekstrem. Prabowo, misalnya, oleh pendukungnya telah dianggap sebagai  seorang “nabi” yang akan menyelamatkan segala macam persoalan bangsa. Hal yang sama juga terjadi pada Jokowi, yang telah dianggap sebagai calon penyelamat rakyat kecil dari keterpurukan,tetapi lebih dari sekedar itu, bahwa masyarakat telah ditipu dengan terang-terangan oleh kontestasi antara Prabowo dan Jokowi. Dua perwakilan dari kelas borjuis ini tidak hanya telah berhasil menyuntikkan ‘kesadaran palsu’ ke dalam pikiran masyarakat luas, tetapi juga ke dalam pikiran sebagian besar rakyat pekerja maupun rakyat secara umum.Peran media massa sudah sangat jelas memiliki peran yang sangat dominan terhadap munculnya potensi-potensi perpecahan kerukunan sosial yang terjadi sekarang,sebab media massa maupun sosial media itu sendiri telah menyebar luaskan situasi emosional publik secara massal dan vulgar atas pijakan perannya sebagai pelaku industri informasi dan komunikasi.

Tetaplah dalam konsistensi kita bersama untuk selalu berpikir secara kritis dan ilmiah dan bergerak bersama secara kolektif,dalam kesadaran penuh massa aksi yang teratur,terdidik dan terpimpin untuk terus berdialektika dalam proses mewujudkan demokrasi rakyat yang sejati,sehingga apapun hal-hal yang akan menjadi potensi atas terinterupsinya kembali kemenangan  dan kemerdekaan 100% rakyat Indonesia dapat secara bersama-sama kita telaah dan analisa segala konsekuensinya sejak dini,kemudian mampu untuk kita lewati dengan meminimalisir akibatnya bagi bangunan wadah perjuangan yang sedang kita bidani proses kelahirannya di masa jaya berjuang ini.

"Hidup rakyat Indonesia yang melawan…!!!"

(ASK)